Binjai.SRN I Dugaan penghamburan anggaran belanja modal internet Pemerintahan Kota Binjai melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai untuk 37 kelurahan terkesan tumpang tindih.
Meskipun Kota Binjai dilanda Efisiensi anggaran, namun Pemko Binjai melalui Kepala Dinas Kominfo, Sopyan Siregar tetap melaksanakan belanja pemasangan internet untuk 37 kelurahan yang nilainya cukup fantastis.
Baca : Puluhan Petugas Kebersihan Kota Binjai Unjuk Rasa, Gaji 2 Bulan Tak Kunjung di Bayar DLH
Sementara diketahui bahwa selama ini kebutuhan internet di 37 kelurahan di Kota Binjai telah di sediakan oleh Kecamatan. Lantas kenapa Diskominfo Binjai anggarkan internet lagi????
Salah satu staf kelurahan yang berhasil dikonfirmasi serangkainews.com membenarkan bahwa belanja kebutuhan Internet di Kelurahan selama ini menjadi tanggung jawab Kecamatan.
Namun ia juga heran bahwa sebelum menjelang puasa ada lagi pemasangan internet dari vendor My Republik ke Kantor Lurah dari Dinas Kominfo Kota Binjai.
“Kalau internet ada 2 di kantor lurah bang, pertama yang di pasang melalui Kecamatan, dan kemarin sebelum puasa dari Dinas Kominfo Kota Binjai”ujar staf kelurahan yang merahasiakan namanya itu.
Disinggung apakah kebutuhan internet Kelurahan yang di pasang oleh Dinas Kominfo adalah untuk masyarakat sebagai pelayanan publik, ia tidak mengetahui.
“Tidak ada internet itu untuk di gunakan kepada masyarakat bang. Selama ini digunakan untuk birokrasi dan administrasi kantor kelurahan bang” sebutnya.
Disisi lain, dilihat dari peruntukannya dugaan kejahatan dalam pengerjaan kegiatan belanja Internet di Pemerintahan Kota Binjai diduga dijadikan ajang proyek.
Sebab, perencanaan nya diduga tidak sesuai dengan fakta dilapangan lantaran bukan untuk ruang terbuka publik. dimana Kepala Dinas Kominfo Kota Binjai, Sopyan Siregar yang berhasil dikonfirmasi serangkainews.com melalui pesan WhatsApp berdalih bahwa kegiatan pemasangan internet di kelurahan untuk Ruang Terbuka Publik.namun ia tidak merinci anggaran pemasangan belanja internet untuk Kelurahan di Kota Binjai.
Baca : KPK Diminta Ambil Alih Kasus Hutan Lindung Diduga di Kuasai PTPN IV di Kabupaten Rokan Hilir
“Kebutuhan internet untuk Ruang terbuka publik bang” kilah Sopyan. Senin, (14/4) kemarin.
Disinggung bahwa pemasangan internet di kelurahan terlihat tumpang tindih dengan anggaran kecamatan, Sopyan menjelaskan bahwa itu sah-sah saja.
“Untuk mendukung kebutuhan internet demi pelayanan kami menggunakan/melayani back up internet di kelurahan untuk memenuhi indikator kinerja utama dalam rangka pelayanan akses internet di ruang publik.Karena anggarannya di kominfo kami menggunakan e-katalog bang.
Insya allah sah-sah saja bang”tulis Sopyan kepada serangkainews.com.
“Indihome pihak Kecamatan yang kerjasama, Berdasarkan IKU ( indikator kinerja utama ) kominfo harus memenuhi kebutuhan internet di ruang publik” jawabnya lagi.
Menanggapi hal ini, Salah satu praktisi hukum Kota Binjai Azaro Bate’e, SH menyangkan adanya pengadaan disalah satu dinas Jajaran Pemko Binjai yang terlihat Overlaping (Tumpang Tindih). Sebab menurutnya kegiatan ini hanya semata-mata menghamburkan keuangan Kota Binjai.
“Pastinya kita menyesali ya. Disaat kota Binjai sedang tidak baik-baik saja keuangannya ada kegiatan yang diduga tumpang tindih dalam belanja kebutuhan internet. Harusnya anggaran ini tetap pada Kecamatan, atau seluruhnya dari Dinas Kominfo. Sebab kalau terpecah-pecah begini angggarannya diduga terciptanya fee by fee”kata Bate’e.
“Apakah dalam pengerjaan kegiatan melalui e-katalog atau epeurchersing dijamin tidak ada lobi-lobi hingga terjadi korupsi??” Tanya Bate’e.
Jauh dikatakannya bahwa untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar untuk menciptakan keuntungan (Sukses Fee) dalam pengerjaan proyek pemasangan atau belanja internet kebutuhan di Kelurahan Pemko Binjai, kita minta APH turun.
“Jadi kita minta ini agar di periksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) biar diketahui publik apakah anggaran untuk kebutuhan yang sama ini menyalahi aturan atau tidak.kita minta agar APH Bekerja ya.”tegasnya mengakhiri.(RS05).
