Sumatera Utara.SRN I Rangkaian kasus dugaan korupsi yang menyelimuti Jajaran PTPN IV Regional 2 Propinsi Sumatera Utara masih menjadi persoalan serius untuk di tindak lanjutin. Sabtu, (17/5).
Sayangnya, sederet petinggi Jajaran PTPN IV Regional 2, dari mulai Manager Distrik II, Raja Suandi dan Kabag Tekpol, Rudi Simatupang, Kabag Tanaman, Irvan Faisal hingga Direktur PalmCo, Jatmiko K Santosa juga sulit dikonfirmasi.
Hal tersebut jelas menimbulkan segudang pertanyaan dikalangan Masyarakat, LSM dan Wartawan hingga perusahaan plat merah ini diduga sedang tidak baik-baik saja.
Apalagi melihat sikap yang ditunjukkan oleh JS selaku Direktur Utama PTPN IV PalmCo yang di konfirmasi serangkainews.com melalui DM Instagram dengan akun IGhttps://www.instagram.com/jatmikosantosa/ juga tidak mau menjawab
Padahal media yang menjalankan fungsi kontrol berdasarkan ketentuan UU tentu memiliki hak untuk menyebarkan informasi atas temuannya kepada masyarakat luas agar menjadi perbaikan sistem dan evaluasi hingga jauh dari perbuatan korupsi.
Tetapi agar terjadi keseimbangan informasi tentu pihak media melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada subjek berita agar penyebarluasan informasi lebih objektif.
Alih-alih memberikan klarifikasi atau membalas konfirmasi, malah JS selaku Dirut perusahaan plat merah ini memblok semua media sosial yang dikirimkan serangkainews.com.
Sementara menurut data yang dihimpun serangkainews.com melalui situs LHKPN, harta kekayaan Jatmiko K Santosa di lansir dari situs LHKPN tahun 2023 diduga kenaikannya terlihat sangat signifikan.
Dimana harta kekayaan JS dengan jabatan Direktur Utama di BUMN tahun 2023 memiliki harta sebesar Rp.37.993.978.485 dengan hutang sebesar Rp.691.199.360. hingga Harta Kekayaan JS berjumlah sebesar Rp.37.302.779.125.
Tidak sampai situ, di tahun 2024 harta kekayaan JS terlihat naik sangat signifikan hingga mengundang pertanyaan publik.
Dimana di lansir dari situs LHKPN, Harta JS tahun 2024 naik menjadi Rp.44.396.540.446. dengan miliki hutang sebesar Rp.279.567.385 hingga harta kekayaan JS tahun 2024 berjumlah sebesar Rp.44.116.973.061.
Hal ini mengundang pertanyaan publik lantaran harta Kekayaan JS tahun 2023 ke 2024 naik dengan selisih 6.814.193.936 hingga menjadi persoalan serius.
Hal ini dikatakan sumber kepada serangkainews.com, bahwa meskipun dihitung gaji seorang direktur di PTPN IV senilai 100.000.000 selama 1 tahun hanya berkisar 1,2 Milyar dan Tantiem 2 milyar hingga diduga dalam setahun mendapatkan 3,2 milyar.
Terpisah, menanggapi tidak dijawabnya konfirmasi wartawan, Praktisi hukum Iqbal, SH, MH menyayangkan dan mengecam atas prilaku JS selaku Direktur Utama BUMN dan jajaran PTPN IV yang tidak memberikan jawaban kepada wartawan.
“Bahwa wartawan itu harus melakukan konfirmasi untuk perimbangan pemberitaan yang di buatnya. Hal ini patut menjaga tentang kebenaran yang terjadi dalam peristiwa. Dengan tidak dijawabnya konfirmasi itu, sudah menjadi konsumsi publik, artinya wartawan sudah bisa menaikan pemberitanya. Jika seperti ini, Kita patut mempertanyakan mengapa selaku pejabat BUMN yang merupakan badan publik tidak mau menjawab konfirmasi” kata Iqbal.
Seharusnya setiap pihak yang meminta informasi untuk kepentingan publik sesuai dengan kewajibannya, pihak BUMN dan PTPN IV harus memberikan jawaban.
Menurutnya sikap JS selaku pejabat publik tidak sejalan dengan cita-cita reformasi dan Presiden Prabowo dengan kewenangan yang dimiliki. diharapkan segera melakukan evaluasi atau bila perlu mencopot JS sebagai Direktur Utama PTPN IV PalmCo seperti yang telah diatur di dalam UU Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN pada Bab IA pasal IA ayat (2) yang menyatakan bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Lebih spesifik lagi dinyatakan di dalam pasal 15A seperti dimaksud UU ini bahwa syarat menjadi Direksi Persero adalah memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero” sambungnya dengan tegas.
Sementara, untuk melengkapi pemberitaan di lingkungan PTPN IV Regional 2, konfirmasi serangkainews.com terkait status HGU juga tidak di jawab.
Prilaku JS selaku Direktur Utama PTPN IV PalmCo tentu menjadi preseden buruk bagi Kementerian BUMN sebagai lembaga eksekutif dan DPR RI khususnya Komisi VII sebagai lembaga legislatif.
Dimana seorang pejabat publik tidak dapat menjalankan amanah untuk melaksanakan UU sebagai tugas pokok dan fungsinya tetapi lost control dari kedua institusi tersebut.(Tim/red).
