Padang Lawas Utara.SRN I Ketua Umum Dewan Pengurus Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Keadilan (DPMPPK), Ahmad Sayuti Tanjung, menuntut Bupati Padang Lawas Utara untuk segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Tuntutan ini muncul menyusul dugaan pelaksanaan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), dan promosi kesehatan tahun 2024 yang dinilai fiktif, tidak tepat sasaran, dan nihil prestasi.
Dalam pernyataan orasinya, Ahmad Sayuti Tanjung menegaskan bahwa program UKM dan UKP yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di daerah ini, justru tidak terlaksana dengan baik.
“Program-program tersebut seharusnya meliputi promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pelayanan rawat inap dan gawat darurat. Namun kenyataannya, anggaran puluhan miliar rupiah yang dialokasikan diduga tidak digunakan secara efektif,” ujarnya.
Ahmad Sayuti juga menyebutkan beberapa kasus serius yang terjadi akibat kurangnya perhatian kesehatan, seperti penyakit jantung akut di Desa Siboru Angin, Kecamatan Halongonan pada 2 Juli 2025; penyakit kulit benjolan di Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak pada 3 Maret 2024; serta kasus gizi buruk pada anak di Lingkungan II Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak pada 9 Oktober 2024.
Menurutnya, Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan tersebut telah merusak citra pemerintah daerah dan menyengsarakan masyarakat.
“Jika dibiarkan, kondisi ini akan terus memperburuk kesehatan masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegas Ahmad Sayuti Tanjung.
Sebagai bentuk protes dan desakan agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius, DPMPPK Padang Lawas Utara berencana menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi tersebut, mereka akan menyerahkan piagam penghargaan bertajuk “Nihil Prestasi” kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai simbol kekecewaan atas kinerja yang dinilai gagal.
“Dengan segala keluhan dan penderitaan yang dirasakan masyarakat, kami menuntut agar Bupati segera mengambil langkah tegas mencopot Kepala Dinas Kesehatan. Jika pejabat tersebut memilih mundur, kami tetap menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang diduga fiktif,” tambahnya.
Ahmad Sayuti Tanjung, menyampaikan dalam konferensi pers di Padang Lawas Utara pada 16 Juli 2025 kemarin, DPMPPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Aparat terkait diharapkan segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program kesehatan di daerah ini.(tim/RS05).
