Binjai.SRN I Pemerintah Kota Binjai kembali menunjukkan kinerja yang mengecewakan. Realisasi anggaran Pajak dan Retribusi Daerah selama tahun 2023 dan 2024 jauh dari target, bahkan tidak mencapai 70 persen. Kondisi ini semakin mengukuhkan stigma bahwa Kota Binjai adalah daerah miskin dan tertinggal. Jumat,(11/7).
Data dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, mengungkap fakta pahit, dari target anggaran Pajak Daerah sebesar Rp105,1 miliar, Pemko Binjai hanya mampu mengumpulkan Rp72,6 miliar pada 2024 dan Rp72,5 miliar pada 2023. Sedangkan untuk Retribusi Daerah, realisasi hanya sekitar Rp5,1 miliar dari target Rp25,3 miliar pada 2024, dan Rp5,3 miliar pada 2023.
Kegagalan ini jelas mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan daerah dan lemahnya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, berbagai sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersendat, bahkan gaji honorer yang seharusnya menjadi prioritas masih jauh di bawah standar.
Walikota Binjai, Amir Hamzah, tampak tak berdaya menghadapi masalah ini. Hingga memasuki tahun keempat kepemimpinannya, ia belum mampu menunjukkan langkah nyata untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun mengangkat ekonomi masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan.
Masyarakat pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya. “Sudah lama kita menunggu perubahan, tapi kenyataannya justru semakin buruk. Pemko Binjai seperti berjalan di tempat,” Kata Jaspen dan Zulkifli dari aliansi LSM.
Zulkifli Gayo selaku Ketua LSM Peduli Pembangunan dan Aset Sejahtera (LPPAS-RI), dan Jaspen Pardede selaku Dir Eksekutif Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum Sumatera Utara (P3HSU) menyebutkan bahwa tanpa perbaikan drastis dalam tata kelola dan transparansi, Kota Binjai akan semakin terpuruk dan sulit keluar dari jeratan kemiskinan.
“Pemko harus segera melakukan reformasi pengelolaan pajak dan retribusi, serta memberantas praktik-praktik yang menghambat pendapatan daerah,” tegasnya.
Kegagalan Pemko Binjai ini, menurut keduanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen dan kemampuan pimpinan daerah dalam menjalankan amanah rakyat.
Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terkikis dan potensi konflik sosial meningkat.
Bahkan masyarakat kini menuntut agar Walikota Binjai, Amir Hamzah dan jajarannya segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar janji kosong, untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan alasan dan pembelaan,” ujar salah seorang warga.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemko Binjai terkait temuan BPK dan kritik keras masyarakat. Waktu terus berjalan, sementara harapan masyarakat akan perubahan semakin menipis.akankah terjadi perubahan hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat???.(RS05).
