Binjai.SRN I Aneh bin ajaib, hal ini terlihat pada pembangunan diduga kios di Mesjid Al-Fatih yang diduga tidak transparan. Kios tersebut diduga dibangun dan merusak lokasi ryang kemarin sempat di tumbuhi pohon dan rumput sebagai bagian spek pengerjaan Lansekap senilai milyaran rupiah.
Seakan tidak bertuan, pembangunan kios kecil diduga direncanakan oleh walikota Binjai dan dikerjakan oleh pemborong yang disebut-sebut orang dekat pak wali bernama Budi Handoko tidak terdapat plank proyek.
Bahkan sejumlah OPD menyebutkan pengerjaan pembangunan tersebut tidak di ketahui berasal dari istansi mana. Sebab, dilokasi pembangunan tidak satupun ditemui plank proyek sebagai bentuk ketransparanan pembangunan.
Kepala PLT Dinas PUTR Kota Binjai, Ridho Indah Purnama kepada serangkainews.com mengatakan tidak tahu anggaran dan siapa yang mengerjakan pembangunan diduga kios di Lokasi Mesjid Al-Fatih.seakan mengetahui, Ridho menyebut kemungkinan adalah UMKM.
“Kurang tahu dek, bukan proyek, mungkin UMKM dek” katanya.
Sama halnya dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Hamdani. Orang nomor satu di Disnaker itu juga menyebutkan tidak tahu dari mana pembangunan tersebut.
“Bukan kegiatan Disnaker” tulis Hamdani singkat.
Menanggapi hal ini, praktisi Hukum Kota Binjai, Azaaro Bate’e, SH sangat menyayangi adanya pengerjaan konstruksi yang tidak disertai plank proyek sebagai bentuk transparansi pembangunan di Pemerintahan Kota Binjai.
Menurutnya, bahwa pengerjaan ini terlihat asal jadi, bahkan merusak tanaman yang dahulu masuk sebagai bestek pengerjaan Lansekap yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah.
“Itu kemarin di bangun taman, nah sekarang taman di samping itu dibangun seperti kios-kios kecil. Parahnya tidak ada Plank proyek sebagai bentuk transparansi pembangunan. Ini jelas menyalahi dan kita minta agar di periksa”kata Bate’e kepada serangkainew.com.Rabu, (18/6).
Bete’e menyebutkan bahwa pengerjaan pembangunan itu juga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sehingga diduga kuat tidak sesuai dengan mekanisme pembangunan sesuai aturan Dinas Ketenagakerjaan.
“Kita heran disaat Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Mesjid Al-fatih bisanya ada pembangunan yang tidak diketahui sumbernya. Dan lucunya kondisi ini menjadi tontonan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bagaimana dengan walikota Binjai???” Ujar Bate’e.
Juah dikatakan Bate’e bahwa pembangunan tersebut jelas melanggar baik K3 ataupun sistem perencanaan kerja dan perencanaan pembangunan.
“Nah kami melihat ini jelas melanggar. Baik dari K3-nya, Perencanaan Kerja dan Perencanaan Bangunan. Artinya telah ada yang dirusak yang diketahui sebelumnya berdiri taman rumput hijau, sehingga kami mendesak agar Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut untuk turun dan melakukan pemanggilan serta Pemeriksaan pengerjaan pembangunan di Mesjid al-Fatih” kata Bete’e mengakhiri.
Sebelumnya pembangunan kios kecil yang diduga menghabiskan anggaran puluhan juta terletak di Lokasi Mesjid al-Fatih menjadi buah bibir masyarakat. Sebab pembangunan tersebut tidak diketahui dari instansi mana dan berapa jumlah anggarannya.
Sementara beredar bahwa dalam pembangunan Mesjid al-Fatih tersebut telah menghabiskan anggaran puluhan milyar, kini dilokasi kembali adanya pembangunan kios-kios kecil diduga untuk kepentingan.(Bersambung).
