Binjai,SRN I Pembangunan proyek siluman di Masjid Alfatih yang diduga kuat adanya keterkaitan dengan dugaaan kasus korupsi Quran Center di Kota Binjai, sejumlah pihak mulai angkat suara dan menuntut adanya tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum.
Sumber terpercaya menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga kuat merupakan bagian dari skema pembagian proyek (proyek bagi-bagi) yang melibatkan oknum-oknum tertentu di lingkungan pemerintahan Kota Binjai. Hal ini semakin diperkuat dengan tidak adanya pengumuman resmi, izin pembangunan, dan dokumen pengadaan yang transparan.
“Selain itu, kondisi di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran standar keselamatan kerja, seperti tidak digunakannya Alat Pelindung Diri (APD) oleh para pekerja, yang merupakan kewajiban dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan”kata Sumber.
Tidak hanya itu, salah seorang warga Kota Binjai menyatakan keprihatinan mereka atas praktik pembangunan yang tidak transparan ini. Mereka berharap agar Kejaksaan Negeri Binjai dan instansi terkait dapat segera mengusut tuntas kasus ini demi menjaga kepercayaan publik dan menegakkan keadilan.
“Kami sangat prihatin dengan adanya pembangunan yang tidak transparan di lokasi Mesjid Alfatih. Kami berharap agar Kejaksaan Negeri Binjai mampu mengungkap pembangunan diduga kios di lokasi Mesjid Alfatih”ujar warga yang merahasiakan namanya.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Binjai hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai proyek tersebut. Namun, sejumlah pengamat dan praktisi hukum menilai bahwa penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam pengembangan fasilitas keagamaan dan sosial. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan pelaku yang terbukti bersalah dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.(RS05).
